Indonesia kerap dikritik terkait sikapnya mengenai konflik Suriah. Salah satunya adalah ketika voting Dewan Ham PBB Juli lalu yang memilih abstain.
Pemerintah juga dikritik oleh kalangan Islamis dalam negeri karena masih
mempertahankan hubungan diplomatik dengan rezim Basyar al-Assad. Apa
alasan RI?
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menjelaskan bahwa
Indonesia memang pernah abstain dalam voting di sidang PBB soal
pelanggaran hak asasi manusia di Suriah.
Menurut Retno, itu merupakan sikap Indonesia pada voting dalam rancangan
resolusi di Dewan HAM PBB pada Juli 2016, bukan resolusi terbaru
Majelis Umum, Desember ini.
"Rancangan resolusi Dewan HAM di Jenewa terkait situasi HAM di Suriah
tersebut dipungutsuarakan bulan Juli 2016 yang lalu", kata Retno kepada
Detikcom, Senin (19/12).
Saat itu di Markas Besar HAM PBB, Jenewa, Swiss, delegasi Indonesia
mengambil sikap abstain. Ada pertimbangan yang mendasari sikap yang
diambil Indonesia.
"Delegasi RI mengambil sikap abstain atas rancangan resolusi karena
rancangan resolusi itu tidak seimbang yang hanya menyangkut pelanggaran
HAM oleh Pemerintahan Basyar al-Assad, dan tidak memuat rujukan
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan non-state
actors lainnya", kata Retno.
Lebih dari itu, pertimbangan delegasi Indonesia untuk mengambil sikap
abstain, tak lain dan tak bukan demi keselamatan Warga Negara Indonesia
(WNI) di Suriah.
Bahkan saat inipun, ribuan WNI masih ada di Suriah.
"Jangan kita mengambil posisi yang lebih di-drive (dikendalikan) oleh
negara lain. Kita menghitung berdasar kepentingan nasional kita. Masih
ada ribuan warga negara kita di Suriah", kata Retno.
Setiap hari Retno memastikan keselamatan WNI di sana. Soal rancangan
resolusi Dewan HAM itu sendiri, Retno menjelaskan diprakarsai oleh
Amerika Serikat dan Arab Saudi.
"Keduanya mengkritisi HAM tapi dari satu sisi saja. Pelanggaran
memanglah pelanggaran, tapi kalau sudah memihak, maka itu kita tidak
inginkan", katanya.
Namun demikian, Indonesia tidak abstain saat resolusi Sidang Umum PBB
untuk menghentikan kekerasan di Aleppo Suriah yang digelar pada 9
Desember.
Indonesia, kata Retno, malah ikut serta merumuskan dan mendukung resolusi penghentian kekerasan itu.
[beritaislam24h.net / rst]
loading...