Beberapa waktu lalu aparat kepolisian di Jawa Timur melakukan pendataan para ulama, termasuk di Madura. Pertanyaan dalam pendataan para ulama itu hingga detail pribadi, seperti tanggal lahir.
"Memang ada pendataan terhadap ulama di Madura," kata KH Fadholi Muhammad Ruham kepada wartawan di sela acara 'Silaturahmi Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin dengan Ulama Se-Madura dan Tapal Kuda' di gedung Tri Brata, Mapolda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Jumat (3/2/2017).
Pendataan itu sempat membuat para ulama gerah. Karena pertanyaan petugas pendata hingga detail pribadi ulama.
"Yang saya tahu, pertanyaannya sampai tanggal lahir," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fudhola', Pademawu, Kabupaten Pamekasan, itu.
Dalam acara silaturahmi hari ini, para ulama memakluminya setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Kapolda tentang maksud pendataan tersebut.
"Ternyata, dari penjelasan Pak Kapolda, itu kesalahpahaman dari petugas," terangnya.
"Sebenarnya Pak Kapolda meminta lewat aparatnya di bawah untuk mendata pesantren dan tempat-tempat yang menjadi tujuan pariwisata religius. Bukan mendata orangnya, apalagi sampai tanggal lahir segala. Itu salah paham," jelasnya.
Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin mengakui meminta anggotanya di daerah-daerah untuk mendata ulama serta tempat pariwisata unggulan. Tujuan pendataan itu untuk menjalin silaturahmi kapolda dengan ulama.
"Saya pingin tahu para kapolres yang tahu para ulama di daerahnya, saya akan silaturahmi ke sana. Tapi (pendataannya) sedikit kebablasan tanya umur segala," kata Machfud di lokasi yang sama.
Jika ada pertanyaan sampai tanggal lahir, Machfud menegaskan itu kesalahpahaman anggota pendata di lapangan. Tapi menurutnya, ketika diketahui tanggal lahirnya, juga ada manfaatnya.
"Jangan berpikiran negatif. Siapa tahu kepingin tahu ulang tahunnya. Jadi jangan diplesetkan lain-lain," ujarnya.
Selain pendataan terhadap ulama, Machfud juga meminta jajarannya mendata tempat wisata unggulan di daerahnya masing-masing.
"Biar tahu ada wisata, biar ada tamu nggak bingung dan tanya kapolres wisata unggulan di daerahnya dimana," tuturnya.
Bantah Ada Penekanan
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menegaskan, penekanan terhadap ulama dalam pendataan tersebut seperti yang tersebar di media sosial adalah kebohongan besar.
"Apa yang di medsos bahwa ada penekanan terhadap para ulama, intimidasi terhadap ulama, pembungkaman terhadap ulama, seakan-akan polisi menjadi alat kekuatan untuk melakukan itu adalah kebohongan besar," kata Barung terpisah.
Barung menjelaskan, pendataan itu untuk menjalin hubungan silaturahmi antara kepolisian dengan para ulama. Pendataan ulama dan kiai itu dilakukan di 38 kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur.
"Untuk apa kita data, bahwa polisi ini tidak mungkin bekerja sendiri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanpa kerjasama tanpa konsultasi terhadap tokoh yang ada, termasuk orang tua dan kita, ulama, ini minta masukan," tuturnya.
(roi/idh)
sumber : detikcom
loading...