Kasus e-KTP yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut
menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok disebut-sebut terlibat
menerima sejumlah aliran dana saat masih menjabat anggota DPR bersama
dengan beberapa nama anggota komisi II DPR RI periode 2009-2014 yang
lalu.
Namun, PDIP tidak mau menanggapi terkait ikut beredarnya nama Ahok sebagai pihak yang ikut menikmati uang korupsi e-KTP tersebut. Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo enggan menanggapi soal beredarnya sejumlah nama anggota DPR yang diduga menerima fee proyek kasus e-KTP.
“Biarin aja, ada nama Ahok juga kan. Males menanggapi itu,” kata Arif, Sabtu (11/2/2017).
Sebelumnya, beredar daftar nama sejumlah tokoh yang pernah menjabat anggota DPR atau pun yang masih menjabat diduga menerima fee proyek e-KTP.
Tercatat sejumlah tokoh dan anggota DPR pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Di antaranya, Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan anggota DPR Numan Abdul Hakim dan Rindoko Dahono Wingit.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. [politiktoday/MMC]
Namun, PDIP tidak mau menanggapi terkait ikut beredarnya nama Ahok sebagai pihak yang ikut menikmati uang korupsi e-KTP tersebut. Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo enggan menanggapi soal beredarnya sejumlah nama anggota DPR yang diduga menerima fee proyek kasus e-KTP.
“Biarin aja, ada nama Ahok juga kan. Males menanggapi itu,” kata Arif, Sabtu (11/2/2017).
Sebelumnya, beredar daftar nama sejumlah tokoh yang pernah menjabat anggota DPR atau pun yang masih menjabat diduga menerima fee proyek e-KTP.
Tercatat sejumlah tokoh dan anggota DPR pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Di antaranya, Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan anggota DPR Numan Abdul Hakim dan Rindoko Dahono Wingit.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. [politiktoday/MMC]
loading...