Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan penyelundupan
puluhan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu dari Kamboja tidak
terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan
15 Februari mendatang.
Tjahjo menduga penyelundupan dilakukan oleh sindikat untuk melakukan kejahatan siber. "Itu sindikat, cyber crime yang mau bermain kejahatan di sini saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Tjahjo mengaku sudah melaporkan kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus tersebut. "Saya kira berapa ratus ribu atau satu juta, eh hanya 38 (e-KTP)," ucapnya. (Baca
Tjahjo menegaskan, pada prinsipnya daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) sudah terdata dengan rapih.
Dengan demikian orang yang tidak memiliki KTP Jakarta tidak bisa ikut mencoblos pilkada. "Itu enggak bisa karena kelihatan datanya," ucap mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurut LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai ada mafia pengadaan KTP dan NPWP Aspal (Asli Tapi Palsu) senilai 450 Ribu lembar yang di Import dari Kamboja untuk digunakan pada Pilkada DKI Jakarta. Untuk itu Kepolisian, Mendagri dan Bawaslu harus melakukan penyidikan mengingat alamat tujuan pengiriman atas nama Leo yang disebut-sebut saudara Veronica, isteri Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).
"Kami menilai kebenaran info tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, 15 Pebruari 2017," tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal kepada media menjawab pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp (WA). [sindo/MMC]
Tjahjo menduga penyelundupan dilakukan oleh sindikat untuk melakukan kejahatan siber. "Itu sindikat, cyber crime yang mau bermain kejahatan di sini saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Tjahjo mengaku sudah melaporkan kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus tersebut. "Saya kira berapa ratus ribu atau satu juta, eh hanya 38 (e-KTP)," ucapnya. (Baca
Tjahjo menegaskan, pada prinsipnya daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) sudah terdata dengan rapih.
Dengan demikian orang yang tidak memiliki KTP Jakarta tidak bisa ikut mencoblos pilkada. "Itu enggak bisa karena kelihatan datanya," ucap mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurut LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai ada mafia pengadaan KTP dan NPWP Aspal (Asli Tapi Palsu) senilai 450 Ribu lembar yang di Import dari Kamboja untuk digunakan pada Pilkada DKI Jakarta. Untuk itu Kepolisian, Mendagri dan Bawaslu harus melakukan penyidikan mengingat alamat tujuan pengiriman atas nama Leo yang disebut-sebut saudara Veronica, isteri Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).
"Kami menilai kebenaran info tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, 15 Pebruari 2017," tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal kepada media menjawab pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp (WA). [sindo/MMC]
loading...