Panglima
TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo berkeluh kesah dalam rapat dengar
pendapat bersama Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).
Dia
kesal kewenangannya dipangkas melalui peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 28 Tahun 2015. "Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor
28 tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Sekarang tidak ada, Pak,"
ucapnya.
Dengan adanya peraturan
itu, dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana
anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan
Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.
Maka
sebagai Panglima TNI, dia sulit bertanggung jawab dalam pengendalian
terhadap tujuan, sasaran penggunaan anggaran TNI termasuk angkatan.
Tanggung jawab itu dilimpahkan langsung ke Kementerian Pertahanan.
"Tidak
melalui Panglima TNI dan ini merupakan pelanggaran hierarki karena kami
tidak melalui angkatan dan kami hanya menjelaskan belanja barang markas
besar TNI dengan jajaran opersional saja," sesalnya.
TNI
memang di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, namun menurutnya,
bukan bagian dari unit operasional semata. TNI, lanjut dia, terdiri dari
AL, AU, dan AD di bawah pimpinan Panglima TNI.
Keluhan
itu menurut Gatot harusnya dibuka pada 2015-2016 lalu. Namun, dia baru
mau menyampaikannya saat ini mengingat masa kepemimpinannya akan
berakhir.
"Saya buka ini untuk
mempersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti,
paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti," ucapnya.
Gatot mengakui, apa yang disampaikannya
memang kurang berkenan bagi Menhan Ryamizard. Akan tetapi, hal tersebut
dilakukan agar Panglima TNI berikutnya benar-bebar bisa mengontrol dari
atas sampai ke bawah, termasuk dari segi anggaran.
"Kami
pernah mengalami bagaimana helikopter AW-101, sama sekali TNI tidak
tahu. mohon maaf kurang berkenan tapi ini yang harus kami sampaikan,"
pungkasnya.
Mendengar keluhan itu,
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon lantas meminta penjelasan Menhan
Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan dilakukan secara
tertutup tanpa diliput awak media.
"Bapak pimpinan, saya rasa bicara tertutup saja, tidak enak. Kalau tertutup, bisa buka-bukaan," sebut Ryamizard. (dna/jpg/jpnn)
loading...